Click Here to Back

Astraatmadja Mengecam Pemberitaan Masalah Privasi di IPDN

In Berita Aktual on August 24, 2007 at 3:36 pm

Bandung, 17/08 (Jurnalpos Eksternal)–Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja (AA) mengecam masalah privacy atau urusan pribadi orang lain yang diberitakan oleh perusahaan pers, permasalahan itu dibahas dalam diskusi dengan pembicara selain AA juga ketua Biro Kompas Jawa barat Dedi Muhtadi dan Dr Haryatmoko dari Universitas Dharma Yogya sekaligus penulis buku “etika Komunikasi” dan moderator dari dosen Filsafat Univesitas Islam Negeri Bandung Bambang Q Anes dengan tema “Kekerasan di Media Massa” yang diselenggarakan Institute Nalar Jatinangor di CCF Jl. Purnawarman, Jum’at sore.

AA mengatakan Pers kurang memahami soal Privacy karena saat ini banyak pers yang memberitakan soal privasi orang lain yang sebenarnya tidak begitu penting bagi publik seperti halnya kasus IPDN yang memberitakan mahasiswa atau praja IPDN melakukan tindakan asusila atau skandal, Katanya.

Menurutnya “Tindakan pers tentang skandal yang melibatkan mahasiswa atau praja, pengajar dan pengasuh IPDN sudah sedemikian jauh sampai mulai melanggar etika pers tentang kehidupan pribadi atau privacy.” Katanya.

Katanya pelanggaran etika dalam pemebertiaan masalah privacy di IPDN berawal dari pemecatan tiga mahasiswa yang dikabarkan melakukan “hubungan intim” yang berakhir dengan aborsi.

Tambahnya lagi masih banyak media yang mencantumkan dan menyebutkan nama lengkap, atau orang tua yang bersangkutan, seperti halnya pemberitaan para mahasiswa yang dilaporkan melakukan “hubungan intim” diluar nikah dan aborsi lalu oleh pers diberitakan..

Pelanggaran ada yang lebih berat dilakukan oleh media, seperti halnya memuat foto pelajar perempuan yang dikatakan “sedang bermesraan” dengan mahasiswa laki-laki. Ia menyebutkan media yang melakukan hal seperti itu dilakukan oleh surat kabar Pekanbaru.

Padahal menurut AA kode etik jurnalistik masalah privasi telah disepakati oleh 29 oraganisasi wartawan dan perusahaan pers di Jakarta 14 Maret 2006 yang mengatakan pada pasal 2 bahwa “Wrtawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik” dan “cara yang professional” termasuk “menghormati hak privasi.” Kesepakatan itu dikukuhkan oleh Dewan Pers, kaanya.

Dalam diskusinya AA menerangkan dan menyebutkan beberapa media yang setidaknya melanggar kode etik, salah satunya Kompas, Koran Tempo, Suara Pembaruan, tribun pekanbaru dan surat kabar di Nagroe Aceh Darussalam, semuanya melanggar masalah privacy.

Melakukan Pelanggaran seperti itu menurut AA tidak setuju seandainya disebut dengan kekerasan dalam media, AA lebih setuju itu adalah pelanggaran kode etik jurnalistik.
Sedangkan menurut Dedi Muhtadi, menjelaskan Jurnalisme tak ubahnya seperti kartografi (penggambaran peta) modern. Ia menghasilkan peta bagi warga untuk mengambil keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Itulah manfaat dan alasan ekonomi kehadiran jurnalisme. Katanya dalam isi makalah. Yang Ia tulis.

Katanya lagi masalah pemberitaan IPDN di media massa adalah bersangkutan dengan publik, karena institusi pendidikan kedinasan yang sepenuhnya dimiliki dan dibiayai negara. Karena merupakan institusi milik negara, IPDN sangat terikat oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

“Publik berhak dan senantiasa harus tahu mengenai apa dan bagaimana IPDN. Sebagai institusi pendidikan , IPDN harus mempertanggungjawabkan semua yang direncanakan, dikerjakan, dan dihasilkannya kepada publik. Kata Dedi.

Dedi menjelaskan dalam analogi dan logika perusahaan, publik segenap rakyat Iondonesia adalah pemilik saham mayoritas IPDN.

Sementara itu menurut Haryatmoko mengatakan bahayanya kekerasan dalam media yang ditulis dalam makalahnya bahwa bahaya kekerasan dalam media mempunyai alasannya yang kuat , meskipun sering lebih mencerminkan bentuk ketakutan dari pada ancaman riil.

Sedangkan sanksi terhadap tindak kekerasan, refresntasi penderitaan korban bisa menyentak pemirsa, pembaca atau pendengar sehingga mengundang refleksi.

Akhir dari diskusi sebelum ditutup, AA menegaskan masalah kekerasan dan pemerasan yang dilakukan oleh wartawan atau media, “Laporkan saja pada Polisi” katanya. (Feri/jurnalpos)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: