Click Here to Back

Memerangi Korupsi di Daerah

In Berita Aktual on May 23, 2007 at 12:35 pm

Oleh AS Haris Sumadiria
Di Jawa Barat, cukup banyak kasus korupsi yang mengendap. Setelah menduduki peringkat keempat (2005) dengan 10 kasus korupsi terungkap, Jabar kemudian menjadi peringkat pertama (2006) dengan kasus korupsi terbanyak. Tercatat 18 kasus korupsi dalam penanganan serius.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, terdapat 5.936 kasus wajib lapor untuk kategori laporan harta kekayaan penyelenggara negara di Jabar. Akan tetapi, dari jumlah itu hanya 72,36 persen atau 4.296 kasus yang dilaporkan. Selain itu, terdapat 3.905 kasus yang diumumkan KPK dan 391 kasus di antaranya masih dalam proses penyidikan.

Jadi, memang sulit untuk dikatakan bahwa penanganan kasus-kasus korupsi di Jabar menggembirakan. Kalaupun diproses sampai ke pengadilan umum, penanganannya berjalan sangat lambat,berputar-putar, berbelit-belit, sangat menguras energi, dan menghabiskan waktu 2-3 tahun. Sebagian terdakwa pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah itu akhirnya malah divonis bebas. Secara psikososial, cara penanganan kasus-kasus korupsi semacam ini tentu saja sangat menyakitkan hati rakyat. Ini berbeda dengan kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor, sampai saat ini tidak satu pun yang mendapat vonis bebas. Semua berakhir di balik tembok penjara.

Guru besar hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita, menyatakan, sudah sampai pada kesimpulan bahwa korupsi sedang memasuki tahap kritis. Romli benar. Seperti diakui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, sejak diberikan keleluasaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, lembaga daerah tumbuh tidak terkendali. Bahkan, ada kabupaten atau kota yang memiliki 40 unit instansi pemerintahan atau dinas. Padahal, sebelumnya jumlah dinas atau instansi daerah rata-rata hanya 11 unit. Pembentukan unit instansi atau lembaga itu tidak lagi berdasarkan prinsip pengorganisasian yang rasional dan obyektif, tetapi lebih untuk mengakomodasi kepentingan elite lokal dan organisasi pemerintahan daerah. Kecenderungan itulah yang menyebabkan perilaku koruptif aparat birokrasi makin marak, dan daya saing Indonesia di Asia semakin menurun.

KPK sangat berharap kepada masyarakat supaya KPK tidak dibiarkan bekerja, berjuang, makan hati, dan frustrasi sendiri mengingat memerangi korupsi bukanlah pekerjaan gampang. Memerangi korupsi membutuhkan amunisi sangat banyak, personel yang memadai, kepemimpinan yang tangguh dengan integritas tinggi, strategi jitu, dan waktu yang relatif panjang. Selain itu, juga sangat diperlukan semangat dan moral tempur (fighting spirit) yang luar biasa. KPK perlu banyak kawan dan dukungan, tidak hanya secara ideologis politis, tetapi juga secara fisik, teknis, dan bahkan psikologis. KPK harus merangkul siapa pun dan lembaga apa pun, terutama dari dalam negeri, yang berhaluan antikorupsi. Peran media

Mengapa KPK tidak merangkul dan bergandengan tangan dengan media pers nasional yang memiliki edisi lokal, media regional, dan media lokal dalam kapasitasnya sebagai institusi sosial yang hidup dan tumbuh subur dalam masyarakat di daerah-daerah? Bukankah sejak kelahirannya pers nasional yang dulu dijuluki pers perjuangan yang idealis dan kritis tidak pernah berkhianat kepada negara dan bangsa? Jasa pers perjuangan, yang sekarang dijuluki pers reformasi, diyakini tak terhitung banyaknya. KPK harus meyakini dalil yang menyatakan bahwa melawan korupsi tanpa melibatkan peran media sama saja dengan pohon yang tak berdaun atau laut yang tak berair, alias mustahil.

Ini berarti tak ada pilihan lain, sudah saatnya KPK lebih banyak membangun sinergi dan kerja sama secara fungsional-operasional dengan media pers, baik di pusat maupun daerah-daerah, terutama di ibu kota provinsi. KPK jangan hanya tebar pesona di Jakarta dengan gebrakan-gebrakannya yang spektakuler, sementara kasus-kasus korupsi di daerah semakin terbengkalai.

Dalam kerangka itulah rencana KPK membuka perwakilan di daerah-daerah harus direalisasikan secepatnya. Paling tidak, KPK harus membuka perwakilan di 11 kota besar, yaitu Aceh, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Kupang, Makassar, Pontianak, Samarinda, dan Ambon. Dengan demikian, KPK akan berjuang dan bergerak secara serentak di seluruh Indonesia dengan hasil yang luar biasa besar. Jika uang negara yang berhasil diselamatkan KPK pusat saja saat ini Rp 3,7 triliun, mulai tahun depan diharapkan jumlahnya mencapai minimal empat kali lipat.

Memerangi korupsi di daerah-daerah dengan melibatkan peran media bisa dilakukan melalui tiga tahap, yaitu sosialisasi (pencegahan), aksi (penindakan), dan eksekusi (penghukuman). Jika ketiga tahap ini direncanakan dan dilaksanakan secara konsisten, terukur, serta terus-menerus dimonitor dan dievaluasi hasilnya, budaya antikorupsi dalam masyarakat akan mulai tertanam kuat. Seperti dikemukakan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, kebanyakan pejabat sudah merasa nikmat dengan korupsi. Ironis dan tragis. Tebar penjara

Pada tahap sosialisasi, KPK bekerja sama dengan media menggelar kampanye budaya antikorupsi secara periodik, khususnya kepada masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan aparat yang diasumsikan sangat berisiko tinggi dalam masalah korupsi.

Setelah kampanye, dilakukan berbagai lokakarya dan pelatihan tentang sistem pelaporan, sistem keuangan daerah, pengelolaan APBD, dan manajemen proyek negara bebas korupsi. Para editor dan jurnalis media adalah kelompok profesi yang mendapat prioritas pertama mengikuti pelatihan manajemen peliputan dan pemberitaan kasus korupsi. Ada baiknya dibentuk pula forum jurnalis kelompok kerja pemantau korupsi di daerah.

Pada tahap aksi, KPK daerah harus dibekali moralitas, mentalitas, dan profesionalisme tinggi sehingga tidak ada tersangka pelaku korupsi yang dibebaskan. Penanganan dan peradilan kasus korupsi di daerah harus diberi target jumlah dan waktu.

KPK daerah harus benar-benar bergigi dan amat disegani, seperti sudah dirintis dan dibuktikan KPK pusat. Acara gelar perkara melalui jumpa pers atau konferensi pers perlu dijadwalkan secara periodik. Prinsip transparansi, obyektivitas, dan akuntabilitas publik di sini ditunjukkan kepada publik secara terencana dan terlembaga.

Pada tahap eksekusi, KPK daerah tidak boleh pandang bulu dan jangan bermain-main dengan aneka macam kebijakan atau keringanan, seperti tahanan kota atau tahanan rumah, atau tersangka dan terpidana mendapat fasilitas mewah di rumah tahanan atau di dalam penjara. Hukum adalah hukum. Hukum bersifat memaksa, keras, nyata, transparan, tak ada kompromi, dan tanpa pilih kasih. Hukum bukan tebar pesona, melainkan tebar penjara.

Apakah Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki tekad dan kemauan politik (political will) memerangi korupsi? Atau sebaliknya, membiarkan KPK menderita lumpuh layuh atau mati suri? Sebagai rakyat kecil, lagi-lagi kita hanya bisa berharap kepada media, wakil kita yang paling setia, untuk tetap bersikap idealis, kritis, dan populis.

AS HARIS SUMADIRIA Ketua Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

  1. emang susah jadi manusia saat ini. Karena sekarang ini katanya zaman edan, kalo nggak ikut edan nggak keduman. Makanya banyak anggota dewan yang makan dana siluman. Bahkan ketika ada anggota dewan yang terkenal ‘putih’ diingatkan agar jangan ikut-ikutan, tapi katanya dana itu sayang jika tidak dimanfaatkan, untuk modal bergerak dalam perjuangan. Maka sudah dike manakankah sosok iman, yang seharusnya Qur’an dan Sunnah jadi pedoman, yang bukan hanya semangat dan indah saat diucapkan, dalam kajian – kajian rutin pekanan.
    Katanya zaman kiwari, kalo nggak jual diri nggak makan nasi. Makanya sekarang banyak anak – anak gadis jual diri. Isteri – isteri buka ‘lapak’ dengan alasan bantu suami. Bahkan ada yang lebih parah sang ibu kandung jadi mucikari. Karena langganannya adalah para anggota Dewan yang baik hati. Dengan alasan membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Apakah mereka sudah tidak punya harga diri, umbar aurat hanya demi sesuap nasi, seolah sudah tidak ada jalan keluar lagi, seolah jika tidak melakukan itu mereka akan mati. Bukankah rezeki sudah ditetapkan oleh Sang Robbul Izzati. Tinggal bagaimana langkah kita untuk menjemput rezeki. InsyaAllah rezeki yang halal itu telah menanti.
    Katanya zaman gila, kalo nggak gila nggak bahagia. Makanya keluarlah prinsip jika ada kesempatan kita sikat saja. Halal haram sudah dilupa. Uang korupsi dibilang untuk bisnis jualan permata. Yang penting rumah megah ada dua, mobil mewah ada lima serta banyak tanam modal dalam reksadana. Lupakah mereka bahwa dunia ini hanya sementara, dunia yang sifatnya fana, hanya menunggu saat berakhirnya. Bukankah kabar gembira telah datang kepada mereka, akan adanya syurga yang siapapun akan kekal didalamnya. Maka mengapa mereka tidak tergoda untuk masuk kedalamnya.
    Katanya zaman gendeng, kalo nggak sableng nggak dianggap gayeng. Makanya ada motto buat apa hidup dibikin puyeng. Buat apa harus terikat dengan aturan agama untuk hidup yang nggak langgeng. Ngegele di kamar kost dan pergaulan bebas barulah greng. Apakah mereka tidak mudeng? Bahwa perbuatan mereka hanya memuaskan para pemilik modal yang berotak gendeng.
    Katanya zaman mbeling, kalo nggak clubbing nggak dianggap orang penting. Makanya banyak orang yang hobi minum topi miring. Ada ayah yang menggauli anaknya sampai bunting. Berbuat amanah bukan lagi hal yang penting. Akibatnya banyak Anggaran Negara dan Anggaran Daerah yang digunting. Yang penting keluarga dan rekan kerja puas main banking, tak peduli banyak rakyat yang bunuh diri karena pusing. Lupakah mereka dengan hari yang genting. Di Yaumul Hisab kala amal mereka ditimbang ternyata banyak yang garing, dengan hadiah azab neraka yang mendengarnya saja bikin bulu kuduk merinding.
    Katanya zaman sedeng, kalo nggak sedeng nggak digandeng. Makanya banyak pemimpin yang tutup mata kala banyak pengusaha membangun bedeng. Bedeng untuk jual miras dan lokalisasi berbuat sedeng. Karena merekalah yang mensuplai dana kampanye Pilkada dan Pemilu untuk para Kanjeng. Sehingga setelah terpilih seolah mata mereka tertutup hordeng. Harusnya mereka tahu bahwa jabatan sebenarnya bagaikan kaleng, yang ketika diinjak kaki pastilah gepeng. Maka ketika menjabat seharunya mereka menutup bedeng – bedeng, yang membuat masyarakat berbuat sedeng.
    Katanya zaman kalabendu, orang yang berbuat lurus dianggap lucu. Makanya KKN adalah motto hidupku. Sekolah dan guru jualan buku, yang wajib dibeli oleh para wali murid yang pasrah mati kutu, padahal mereka lagi pusing untuk bayar SPP bulan lalu. Sedangkan mereka sudah digaji dari pajak rakyat jenis ini itu. Seharusnya mereka bahu membahu, untuk menghilangkan kebodohan yang sudah membeku, yang dirintis oleh para penjajah sejak ratusan tahun lalu. Sehingga ketika ditanya oleh Allah Yang Maha Tahu, sudahkah menunaikan kewajiban atas jabatanmu itu. Maka senyum merekah akan hadir dari bibirmu, lantas berikan bukti jutaan anak didik yang sekarang tunduk menyembah kepada Allah Yang Satu.
    Katanya zaman burik, jadi orang baik malah dihardik. Maka ketika nasehat diucapkan yang terjadi adalah polemik. Guru tak mau mendengarkan kebenaran dari anak didik. Tetangga tak mau diingatkan bahkan yang menasehati dibilang udik. Anak mengingatkan orang tua malah dibawaan badik. Bukankah Rosulullah datang untuk meningkatkan akhlak manusia menjadi baik. Buahnya adalah hubungan antara sesama adalah ibarat kilauan pelangi yang menarik. Sehingga ketika nasehat datang seharusnya yang terucap adalah labbaik.

    By: Tedi Setiadi (Permata Intan Garut UIN SGD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: